Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah lembaga departemen dan lembaga non departemen, baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti propinsi, kabupaten dan kecamatan, bahkan pada tingkat kelurahan atau desa.
Karakteristik Birokrasi menurut Weber:
Birokrasi sebagai organisasi dengan ciri-ciri khusus, menjadi pusat perhatian para ahli berbagai disiplin ilmu sosial karena jasa Max Weber. Dalam karyanya The Theory of Economy and Social Organization, Weber mengemukakan konsepnya tentang the ideal type of bureaucracy dengan merumuskan ciri-ciri pokok organisasi birokrasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern, yaitu:
Peranan birokrasi secara umum dikemukakan oleh Michael G. Roskin dan kawan-kawan mempunyai fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan pengadministrasian, pelayanan, peraturan, perizinan, pengumpulan informasi, dan urusan rumah tangga. Seluruh birokrat pemerintahan
menjalankan setidaknya dua dari fungsi dasar tersebut, dengan sebagian bekerja secara khusus pada biro tertentu dan sebagian lagi menjalankan fungsi ganda.
Dan sebagai pelaku birokrasi disebut dengan birokrat. Birokrat adalah para pelaku yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan umum terhadap masyarakat. Yang mempunyai tanggung jawab secara penuh dan kewajiban untuk melayani masyarakat umum dengan semaksimal mungkin. Dalam melayani masyarakat umum para birokrat harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
Hegel berpendapat bahwa birokrasi sebagai suatu jembatan yang menghubungkan antara negara (pemerintah) dengan masyarakatnya. bahwa keberadaan birokrasi pemerintahan dijadikan sebagai mediator yang menghubungkan kedua kepentingan general (pemerintah) dan partikural (kekuatan politik dalam masyarakat). Dengan kata lain birokrasi Hegelian menekankan pada posisi birokrasi adalah posisi yang netral terhadap kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya.
Namun pada kenyataannya yang terdapat pada saat ini masyarakat belum mendapatkan pelayanan dari para birokrat dengan pelayanan yang baik dan menguntungkan bahkan masyarakat mengalami banyak kerugian yang dilakukan oleh para birokrat. Salah satu pelayanan public yang merugikan adalah dalam pembuatan surat-surat yang masih sangat berbelit-belit dengan birokrasinya. Sebenarnya simple sekali prosesnya, namun pada kenyataan yang ada dilapangan itu dibuat sangat berbelit-belit. Lain halnya apabila birokrasi itu sudah ditawarkan oleh “uang” maka pelayanan public pun akan menjadi lebih cepat dan bahkan berbanding lurus sekali apabila uang yang ditawarkan besar maka proses pembuatannya pun akan semakin cepat.
Salah satunya adalah pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), surat ini merupakan salah satu syarat bagi pengemudi. Apabila tidak memiliki SIM maka polisi-polisi lalu lintas berhak untuk memberikan sanksi kepada pengendara. Namun pada kenyataannya dalam pembuatan SIM itu sendiri masih dirumitkan oleh para birokrat.
Suatu ketika ada seorang bapak ingin membuat SIM, ia datang jam 8 ke Samsat Kalideres, Jakarta. ia melakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur. Setelah melakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur lalu bapak itu menunggu. Sudah hampir selama 4 jam ia menunggu lalu akhirnya ia mengikuti ujian tertulis dan ujian praktek. Namun apa yang ia dapat pada saat mendapatkan hasilnya ia dinyatakan tidak lulus dan mengikuti ujian ulang keesokan harinya. Ia terlihat kesal sekali dengan proses yang lama dan terlalu berbelit-belit ia tidak mendapatkan apa yang ia butuhkan. Namun keesokan harinya ia datang kembali. Sebelumnya ia telah “bernegosiasi” dengan salah satu petugas disana. Dengan bayaran yang melebihi tarif sebenarnya, bapak itu dengan cepat langsung mendapatkan apa yang ia butuhkan yaitu SIM. Ia hanya datang ke Samsat Kalideres, Jakarta lalu ia menghampiri petugas itu. Ia langsung dipanggil untuk tes tertulis setelah itu ia melakukan pengambilan foto dan langsung mendapatkan SIM. Tanpa harus menunggu lama bahkan tanpa harus mengikuti ujian praktek hanya dengan mengeluarkan “uang pelicin” yang lebih ia dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan SIM nya.
Ilustrasi di atas merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh birokrat di negeri ini yang menggambarkan betapa lemah dan rendahnya para birokrat. Apakah sebuah birokrasi yang ditawarkan oleh birokrat adalah birokrasi uang ? apakah bila tidak ada “uang pelicin” masyarakat tidak akan dilayani sesuai dengan kebutuhannya ? itu yang seharusnya di sadari oleh para birokrat di negeri ini.
Para birokrat di negeri ini menurut saya sudah mengerti tentang pemahaman hak dan kewajibannya masing-masing. Bahkan mereka sudah sangat intelek maka dari itu mereka terpilih menjadi pelayan umum yang mengabdi kepada masyarakat. Dan menurut saya mereka juga sudah mendapatkan gaji yang sepadan dengan kerjanya selama ini. Bahkan cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya selama ini. Namun mengapa harus menggunakan cara demikian agar memperoleh pendapatan yang lebih. Apakah tidak ada cara yang lebih halal untuk mendapatkan pendapatan lebih ? apakah uang sudah sampai menutup mata dan hati nya untuk menjalankan tugas dan kewajibannya yang sesungguhnya ?
Apa yang sebenarnya ada di dalam hati para petugas pelayanan public itu. Bukankah itu memang sudah menjadi tugas mereka untuk menjalankan kewajibannya. Namun mengapa yang diberikan oleh masyarakat tidak sesuai dengan kepuasan masyarakat. Apakah uang jauh lebih penting dalam kebutuhan masyarakat?
Menurut saya tidak hanya orang yang pintar dan cerdas yang mampu menjadi “pejabat penting” di Negara ini. Namun juga orang yang bermoral baik yang seharusnya menjadi pejabat penting dalam negeri ini. Mau jadi apa negeri ini jika semua para pejabat penting Negara ini hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan hajat hidup orang banyak ?
Negeri ini masih harus dibenahi dengan sistem pemerintahan yang lebih baik lagi. Dan tidak hanya itu perbaikan moral dari setiap individu merupakan faktor penting dalam perubahan negeri ini kearah yang jauh lebih baik. Kesadaran para birokratlah yang harus ditingkatkan. Mereka dan generasi penerus bangsa selain harus mempelajari tentang ilmu alam dan ilmu sosial menurut saya juga harus mendapatkan ilmu agama yang mendasar dan pemahaman yang lebih dalam akan itu agar menjadi individu yang jujur, adil, dan dapat dipercaya.
Dan menurut bapak dwiyanto indiahono dalam bukunya yang berjudul reformasi “birokrasi amplop” mungkinkah ? mengatakan bahwa birokrat, decision makers, pengambilan kebijakan harus benar-benar memiliki “bening hati”, yaitu menunjuk kemampuan untuk mendengar suara hati nurani rakyat, kemauan mereka dan keluh kesah mereka.
Tulisan ini merupakan kritikan dari seorang mahasiswi yang baru belajar tentang arti dan pemahaman birokrasi yang ingin lebih mengetahui implementasi birokrasi yang ada pada Negara saat ini.
Indiahono dwiyanto, 2006,Reformasi “birokrasi amplop” mungkinkah ?Yogyakarta. Gava media.
untuk refrensi yang lebih lengkap kunjungi web dibawah ini:
indiahono.blog.unsoed.ac.id
unsoed.ac.id
